Koordinator Program Democratic Governance Transparansi Internasional Indonesia Teguh Setiono mengemukakan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam visi dan misinya.
"Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki program terkait perubahan kebijakan KPK," katanya melalui surat elektronik yang diterima VIVAnews.
Pasangan itu menurutnya juga memiliki program terkait sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Sementara pasangan Prabowo-Hatta menurut Teguh tidak memiliki program terkait kebijakan yang mendukung KPK.
Namun secara spesifik, mereka menurut Teguh menyebutkan program dukungan terhadap KPK dalam bentuk penambahan personel Sumber Daya Manusia dan anggaran.
"Juga dukungan atas sinergi KPK dengan polri dan kejaksaan," ujar Teguh.
Mengenai dukungan atas keberlanjutan program Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka pantang tahun 2012-2025 menurut Teguh tidak disebutkan secara tegas di dalam visi-misi keduanya.
Menurutnya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencantumkan beberapa program yang berkaitan dengan 6 strategi nasional yang melingkupi 18 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dan menyebutkan secara khusus terkait penerapan Sistem Integritas Nasional.
"Sementara Prabowo-Hatta mengaitkan programnya dengan stranas di dalam implementasi program terkait 7 Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah," ungkap Teguh. (umi)
Klik Arsip